Buku Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA-RI https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html 0 NASKAH URGENSI PERUBAHAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN NASKAH KEBIJAKAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NASKAH URGENSI PEDOMAN PENATAUSAHAAN ASET TIDAK BERWUJUD (ATB) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN DI BAWAHNYA NASKAH URGENSI RANCANGAN KMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KMA NOMOR 125KMASKIX2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN NASKAH URGENSI PENYERAGAMAN NOMENKLATUR DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA NASKAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN POLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI CALON HAKIM NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEPAILITAN (AL-TAFLIS) DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (NADHIRAH) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULUNGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN CONTEMPT OF COURT (COC) KOMPILASI DAN RE PUBLIKASI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOMPILASI DAN RE PUBLIKASI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN MILITER NASKAH URGENSI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA DALAM BAHASA INGGRIS DAN ARAB Pustrajak Kumdil MA RI Bersinergi dengan FSH UIN Jakarta Tingkatkan Kualitas Sistem Peradilan NASKAH KEBIJAKAN TENTANG ONE DAY PUBLISH AND ONE DAY MINUTE DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Jalin Sinergi Strategis, Perkuat Pendidikan Hukum dan Etika Profesi Hakim pustrajakapp PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR MA SEK 07 SKIII 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TIPIKOR TERHADAP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JURNAL HUKUM DAN PERADILAN DIHARAPKAN SEGERA TERINDEKS SCOPUS NASKAH URGENSI PERUBAHAN PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR DAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA IMPLEMENTASI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENIADAAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER NASKAH URGENSI PEMBENTUKAN BALAI DIKLAT MAHKAMAH AGUNG DI PROVINSI BALI NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEPROTOKOLAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA POLICY PAPER TATA KELOLA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENGADILAN DENGAN PEMODELAN DINAMIS EKSEKUSI PERDATA UNTUK MENDUKUNG BUSINESS ENABLING ENVIRONMENT IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KABUPATEN KOTA PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA MANAJEMEN KINERJA DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI REGULATOR PADA MAHKAMAH AGUNG RI PENGATURAN ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL PIMPINAN PENGADILAN DALAM SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48 TAHUN 2017 RANCANGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN JURU BICARA DAN FUNGSI KEHUMASAN PADA MAHKAMAH AGUNG Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Struktur Organisasi Home PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI Menjalin Kerjasama Dengan Universitas Padjadjaran URGENSI PEMBENTUKAN BALAI DIKLAT MAHKAMAH AGUNG RI DI MEDAN EKSEKUSI PUTUSAN HUKUM KELUARGA PADA PENGADILAN AGAMA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA URGENSI PEMBENTUKAN BALAI DIKLAT MAHKAMAH AGUNG RI DI MAKASSAR PANDUAN TETA KELOLA PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN NASIHAT BIDANG HUKUM OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT (ADVIERSERENDE FUNCTIE) Pustrajak Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Menyelenggarakan “Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup“ RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL PASAL TERTENTU DALAM UNDANG UNDANG NARKOTIKA PENYEMPURNAAN KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYAIRAH (KHES) IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN KELURHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG STANDAR PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG CARA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENGAJUAN HAKIM KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN TINJAUAN EFEKTIVITAS DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM